Kita Butuh Jalan Baru!
Tak lama lagi, rakyat Indonesia akan kembali berpesta dalam demokrasi. Setelah beberapa waktu lalu diminta memilih wakil rakyat, kini rakyat diminta lagi memilih presiden bersama pasangannya secara langsung. Pesta demokrasi belum berhenti.
Seolah tak mau ketinggalan dengan calon wakil rakyat, pasangan capres dan cawapres pun umbar janji. Belum lagi waktu kampanye tiba, mereka sudah ngacir terlebih dulu dengan berbagai kampanye terselubung. Semua bilang akan membuat perubahan. Mereka tak mau dikatakan sebagai antek asing.
Akankah janji mereka benar? Soalnya, dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia, janji itu hanya sekedar janji, tidak ada bukti. Rakyat tetap terpuruk. Sistem yang diterapkannya pun tak pernah berubah, padahal semua orang tahu sistem yang ada ini telah rusak.
Akankah mereka kali ini berubah? Untuk membahasnya, wartawan Media Umat Mujiyanto mewawancarai Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Hafidz Abdurrahman beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.
Menyoal Perubahan
Ketika seseorang sadar akan adanya suatu hal yang buruk dari diri maupun lingkungan di sekitarnya, pasti terlintas di benaknya sebuah kata: perubahan. Semisal, seorang mahasiswa yang senantiasa mendapat indeks prestasi di bawah angka 2, ia pun akan berpikir bagaimana bisa mengubah itu –terlepas dari solusi/cara apa yang akan ia lakukan untuknya. Dalam konteks ini, perubahan diartikan sebagai suatu bentuk pengubahan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Dari sana, dapat ditemukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya: apa-apa saja yang dikatakan sebagai sesuatu yang terkategori “buruk” sehingga ia harus mengubahnya, serta seperti apa perubahan yang akan dilakukan. Bisa saja, seseorang menganggap apa yang dilakukan kawannya adalah buruk, sedangkan si kawan tersebut tidaklah menganggap demikian – pada akhirnya tidak akan menjadikan perubahan sebagai suatu keharusan bagi dirinya. Dengan kata lain, perlu adanya apa yang menjadi patokan perubahan itu sendiri.
